Mapping SPBE → PEMDI — Komprehensif

Sebelumnya · s.d. 2025

Indeks SPBE (eGovernment)

Total Indikator

Domain utama 4 Domain

Kategori 3 Kategori (Kebijakan, Tata Kelola, Layanan)

Dasar hukum PermenPANRB 59/2020

Fokus Penguatan TIK & kematangan layanan (Hulu)

Metode Serentak, tidak fleksibel

Integrasi Belum terintegrasi lintas sistem

Kepuasan pengguna Tidak diukur dalam indeks

Sasaran IPPD Pusat & Daerah

→

Transisi
2025–2026

→

Sekarang · Mulai 2026 · Resmi

Indeks PEMDI (Digital Government)

Total Indikator (turun dari 47) Simplifikasi

Aspek strategis 7 Aspek

Skala penilaian 1–5 (Initiate → Leading)

Dasar hukum RPermen PANRB 2026

Fokus Dampak layanan & kepuasan pengguna (Hulu–Hilir)

Metode Fleksibel, on-demand, upgrade sewaktu-waktu

Integrasi API antar K/L — interoperabilitas sistem

Kepuasan pengguna Bobot terbesar 25% NEW

Sasaran 640 IPPD (Pusat & Daerah)

SPBE · eGovernment

PEMDI · Digital Government

Pergeseran Paradigma

Fokus pada TIK sebagai enabler layanan — digitalisasi prosedur birokrasi

Fokus pada layanan digital yang berdampak — berorientasi kemanfaatan & inklusi

Metode Pelaksanaan

Serentak & tidak fleksibel — dibuka & ditutup pada rentang waktu tertentu

Fleksibel, on-demand — dapat sewaktu-waktu upgrade nilai via platform Tauval

Integrasi Antar-Indeks

Belum terintegrasi lintas sistem — IPPD mengisi beberapa indeks secara terpisah

Pemanfaatan indeks dari instansi lain (SDI, SJIG, EPSS, IKASANDI) — interoperabilitas data antar-sistem

Fokus Indikator

Penguatan TIK sebagai fokus utama — kematangan pengelola (Hulu)

Kepuasan pengguna sebagai fokus utama — bobot 25%, terbesar dari semua aspek (Hilir)

Tujuan Evaluasi

Mengukur tingkat kematangan & kualitas layanan — regulation-based, dokumentasi administratif

Mengukur dampak kebijakan PEMDI & berfokus pada kesejahteraan masyarakat (human-based)

Domain SPBE (47 Indikator · 4 Domain)

Aspek PEMDI (20 Indikator · 7 Aspek · RPermen PANRB 2026)

Kebijakan 13% + Tata Kelola 25% (sebagian)

Kebijakan & Tata Kelola SPBE

Kebijakan SPBE (10 indikator)

Perencanaan Strategis (4 indikator)

Penyelenggara SPBE (2 indikator)

Manajemen SPBE (8 indikator)

Audit TIK (3 indikator)

Isu: IPPD fatigue — banyak dokumen administratif, belum mengukur dampak

→

Aspek 1 · Bobot 10%

Tata Kelola dan Manajemen

Ind 1 · Tata Kelola Pemerintah Digital 5%

Ind 2 · Manajemen Layanan Digital Pemerintah 5%

Tata Kelola 25% (sebagian)

SDM & Penyelenggara SPBE

Kompetensi ASN pengguna & pengelola TIK

TIK — penyelenggara (2 indikator)

Isu: kompetensi digital & kolaborasi antar instansi belum diukur holistik

→

Aspek 2 · Bobot 10%

Penyelenggara

Ind 3 · SDM Pemerintah Digital 5% — Kepemimpinan, Kemahiran, Literasi Digital ASN

Ind 4 · Kolaborasi Pemerintah Digital 5% — Forum koordinasi lintas K/L, akademisi, masyarakat

Tersebar di Tata Kelola & TIK

Data & Informasi SPBE (implisit)

Interoperabilitas data (prinsip dasar)

Keamanan data (sub-aspek TIK)

Geospasial & statistik: tidak diukur dalam indeks SPBE

Isu: Fragmentasi pengelolaan data — silo, tidak terintegrasi lintas instansi

→

Aspek 3 · Bobot 15% Diperluas Signifikan

Data

Ind 5 · Tata Kelola Data — Satu Data Indonesia (SDI) 5%

Ind 6 · Penyelenggaraan Informasi Geospasial (SJIG) 3% NEW

Ind 7 · Pembangunan Statistik (EPSS/IPS) 3% NEW

Ind 8 · Pelindungan Data Pribadi (PDP) 4% NEW

TIK 25% (sub-aspek)

Keamanan SPBE

Bagian dari domain TIK, belum menjadi domain mandiri

Audit infrastruktur & aplikasi

Keamanan informasi (sub-indikator)

Isu: Ancaman keamanan & privasi data makin kompleks — perlu domain khusus

→

Aspek 4 · Bobot 15% Domain Mandiri

Keamanan Pemerintah Digital

Ind 9 · Audit Keamanan & Teknologi Pemdi 4%

Ind 10 · Keamanan Pemdi — IKASANDI (BSSN) 4%

Ind 11 · Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data 3%

Ind 12 · Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (CSIRT/TTIS) 4%

TIK 25%

Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Infrastruktur (pusat data, jaringan) — 4 indikator

Aplikasi SPBE (pembangunan, integrasi)

27.000+ aplikasi silo & terfragmentasi

Isu: Tren perkembangan teknologi — cloud, AI, PDN belum terstandar

→

Aspek 5 · Bobot 10%

Teknologi Pemerintah Digital

Ind 13 · Aplikasi Pemerintah Digital (SDLC + Arsitektur) 5%

Ind 14 · Infrastruktur Pemdi — Cloud/PDN/Jaringan Intra 5%

Layanan 45.5% (dominan SPBE)

Layanan SPBE

Layanan Adm. Pemerintahan — 10 indikator

Layanan Publik — 6 indikator

Keterpaduan layanan mulai diinisiasi, inklusif belum jadi perhatian

Isu: Fragmentasi layanan digital — silo, portal belum terpadu lintas instansi

→

Aspek 6 · Bobot 15% Diperkuat

Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah

Ind 15 · Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Unit & Instansi 4%

Ind 16 · Integrasi Aplikasi (termasuk Dasbor Presiden) 4%

Ind 17 · Portal Layanan Digital Pemerintah 4% NEW

Ind 18 · Interoperabilitas Data (Indeks SDI) 3%

Tidak Ada di SPBE

Kepuasan pengguna tidak diukur dalam Indeks SPBE. Evaluasi hanya mengukur kematangan pengelola TIK (Hulu), bukan dampak ke masyarakat (Hilir).

Isu: Ekspektasi masyarakat meningkat — belanja TIK Rp37+ triliun (2023–2025) belum berdampak signifikan ke kemudahan layanan

→

Aspek 7 · Bobot 25% ⭐ TERBESAR — Domain Baru

Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah NEW

Ind 19 · Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital (SLA) 10%

Ind 20 · Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna 15% — mystery shopper, IKM digital, AI sentimen

#	Aspek & Indikator	Tantangan yang Dijawab	Instansi Pembina Utama	Bobot
	Aspek 1 · Tata Kelola dan Manajemen			10%
1	Tata Kelola Pemerintah Digital	Kompleksitas regulasi & perencanaan	PANRB, Komdigi, Bappenas, BSSN, ANRI	5%
2	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Manajemen risiko, perubahan & keberlangsungan	PANRB, Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP	5%
	Aspek 2 · Penyelenggara			10%
3	SDM Pemerintah Digital	Keterbatasan literasi & kompetensi digital	PANRB, Komdigi, Kemendagri, LAN	5%
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	Silo antar instansi & keterbatasan kelembagaan	PANRB, Kemendagri	5%
	Aspek 3 · Data DIPERLUAS			15%
5	Tata Kelola Data (Indeks SDI)	Fragmentasi pengelolaan data lintas instansi	Bappenas (Satu Data Indonesia)	5%
6	Penyelenggaraan Informasi Geospasial (SJIG) NEW	Fragmentasi data geospasial & perencanaan	BIG (Badan Informasi Geospasial)	3%
7	Pembangunan Statistik (EPSS/IPS) NEW	Data statistik sektoral belum terintegrasi	BPS (Badan Pusat Statistik)	3%
8	Pelindungan Data Pribadi (PDP) NEW	Ancaman privasi data masyarakat	Komdigi, Bappenas	4%
	Aspek 4 · Keamanan Pemerintah Digital DOMAIN MANDIRI			15%
9	Audit Keamanan & Teknologi Pemdi	Ancaman keamanan sistem pemerintah	BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)	4%
10	Keamanan Pemdi — IKASANDI	Tata kelola manajemen keamanan informasi	BSSN	4%
11	Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	Kerahasiaan data at-rest, in-use, in-transit	BSSN	3%
12	Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (CSIRT/TTIS)	Kapasitas respons insiden siber	BSSN	4%
	Aspek 5 · Teknologi Pemerintah Digital			10%
13	Aplikasi Pemerintah Digital	Tren teknologi & 27.000+ aplikasi silo	Komdigi	5%
14	Infrastruktur Pemerintah Digital	Cloud/PDN/Jaringan Intra Pemerintah	Komdigi	5%
	Aspek 6 · Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah DIPERKUAT			15%
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Unit & Instansi	Fragmentasi layanan & proses bisnis	PANRB, Bappenas, Kemendagri, ANRI	4%
16	Integrasi Aplikasi	Sistem silo tidak terhubung, Dasbor Presiden	Komdigi	4%
17	Portal Layanan Digital Pemerintah NEW	Fragmentasi portal layanan publik	Komdigi, BSSN	4%
18	Interoperabilitas Data (Indeks SDI)	Data tidak dapat dipertukarkan antar sistem	Bappenas	3%
	Aspek 7 · Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah ⭐ BOBOT TERBESAR DOMAIN BARU			25%
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital (SLA)	Ekspektasi masyarakat vs kualitas layanan digital	PANRB	10%
20	Tingkat Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital	Belanja TIK Rp37T+ belum berdampak ke masyarakat	PANRB	15%

Isu / Kelemahan SPBE

IPPD fatigue — mengisi 47 indikator dengan dokumen administratif yang banyak & berat

Pengisian berulang — aspek substansi yang sama diisi di berbagai indeks instansi lain secara terpisah

Regulation-based — evaluasi bersifat dokumen compliance, belum mengukur dampak & kepuasan pengguna

Tidak fleksibel — dibuka & ditutup serentak, tidak bisa upgrade nilai sewaktu-waktu

Belanja TIK Rp37+ triliun (2023–2025) belum ada dampak signifikan pada kemudahan layanan masyarakat

27.000+ aplikasi silo — fragmentasi & tidak terintegrasi lintas instansi

Solusi / Pendekatan PEMDI

Simplifikasi — dari 47 indikator turun menjadi 20 indikator (berkurang 27 indikator)

Integrasi lintas indeks — API antar K/L saling bertukar data (SDI, SJIG, EPSS, IKASANDI) sehingga IPPD tidak perlu mengisi ulang

Berorientasi dampak — kepuasan pengguna sebagai fokus utama dengan bobot 25% (terbesar)

Fleksibel & on-demand — pelaksanaan via platform Tauval, bisa upgrade nilai sewaktu-waktu

Mengukur hulu–hilir — dari kematangan pengelola (hulu) sampai kepuasan pengguna layanan (hilir)

Penilaian kolaboratif antar K/L — PANRB, Komdigi, BSSN, BPS, BIG, Bappenas sebagai instansi pembina

Predikat

Rentang Indeks Pemdi (Skala 1–5)

Deskripsi Implementasi

Kurang / Initiate

1 < Indeks Pemdi ≤ 1,50

Implementasi Pemdi masih minimal/ad-hoc. Perencanaan strategis belum terstruktur.

Cukup / Emerging

1,50 < Indeks Pemdi ≤ 2,50

Pemdi sudah direncanakan dan terarah, namun belum menyeluruh. Dampak layanan publik belum merata.

Baik / Developing

2,50 < Indeks Pemdi ≤ 3,50

Pemdi dilaksanakan sistematis & menyeluruh. Integrasi sistem dan data mulai berjalan.

Sangat Baik / Embedded

3,50 < Indeks Pemdi ≤ 4,00

Implementasi menyeluruh dengan reviu berkala. Kolaborasi & interoperabilitas sistem terbangun.

Memuaskan / Leading ⭐

4,00 < Indeks Pemdi ≤ 5,00

Pemdi proaktif & berkelanjutan. Inovasi layanan digital partisipatif, personal, humanis, dan prediktif.

Koneksi PEMDI dengan Penelitian Doktoral IDG Framework (STEI-ITB)

Gap Detection via 20 Indikator PEMDI Indeks PEMDI menyediakan 20 indikator terukur (skala 1–5) yang menjadi landasan empiris deteksi gap implementasi digital governance. GNN+Knowledge Graph dapat memetakan hubungan antar-aspek dan mengidentifikasi cluster gap secara otomatis.

Integrasi Lintas Indeks sebagai Node Knowledge Graph SDI, SJIG, EPSS, IKASANDI yang menjadi sub-indeks PEMDI adalah node natural dalam Knowledge Graph untuk IDG Framework — mencerminkan interoperabilitas dan dependensi lintas domain.

Aspek 7 (Kepuasan Pengguna 25%) sebagai Target Utama Gap antara kematangan pengelola (Aspek 1–6) dengan kepuasan pengguna (Aspek 7) adalah "implementation gap" utama yang dapat dideteksi oleh model IDG. Aspek ini paling relevan dengan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045.

DLT-Based Forensic Validation Pendekatan penilaian PEMDI yang fleksibel & on-demand (platform Tauval) membuka peluang integrasi DLT untuk validasi forensik hasil penilaian mandiri IPPD — memastikan integritas data indeks.

640 IPPD sebagai Populasi Riset Target 640 IPPD yang akan dievaluasi dengan Indeks PEMDI 2026 adalah populasi ideal untuk Agent-Based Modeling (ABM) — memodelkan dinamika adopsi digital governance antar-instansi.

Dasbor Presiden sebagai Ground Truth Beberapa indikator PEMDI (Ind 16 Integrasi Aplikasi, Ind 17 Portal Layanan) terhubung langsung ke Dasbor Presiden — memberikan ground truth nyata untuk validasi model deteksi gap.

3.44

Pertama

2019

—

2020

3.40

2021

2.60

▼ Terendah

2022

2.97

2023

3.85

▲ +0.88

2024

4.09

⭐ Tertinggi

2025

Skala: 1.00 2.00 3.00 4.00 (Sangat Baik/Embedded) 5.00 (Leading)

2019

3.44

Perdana · Baik

2020

—

Tidak dievaluasi

2021

3.40

Stabil · Baik

2022

2.60

▼ Terendah · Cukup

2023

2.97

▲ Pulih · Cukup

2024

3.85

▲▲ Lompatan · Sangat Baik

2025

4.09

⭐ Tertinggi · Memuaskan

Anomali 2022

Penurunan tajam dari 3.40 → 2.60 disebabkan revisi instrumen evaluasi SPBE (PermenPANRB 59/2020 diimplementasikan penuh) — metode penilaian diperketat sehingga nilai turun secara sistemik, bukan karena degradasi nyata.

Lompatan 2024–2025

Kenaikan 2.97 → 3.85 → 4.09 dalam dua tahun — didorong momentum EGDI (rank #64), penerapan aplikasi prioritas INA Digital, dan percepatan Perpres 82/2023 Transformasi Digital.

Transisi ke PEMDI 2026

Indeks SPBE 2025 (4.09) menjadi baseline terakhir sebelum instrumen berganti ke Indeks PEMDI. Target RPJMN 2029: skor Indeks PEMDI ≥ 2.00 untuk 640 IPPD.